SUPALAMEDIA– Pemuda Muhammadiyah Pinrang mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang dan DPRD mengalokasikan anggaran penanganan kekeringan dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).
Desakan itu disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih berlangsung hingga pertengahan November 2026. Kondisi itu mengancam ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Pinrang.
Ketua Pemuda Muhammadiyah Pinrang, Ardi, mengatakan organisasinya meminta pemerintah daerah segera mencairkan atau menambah porsi BTT untuk merespons krisis air.
Baca Juga:
“Ini kondisi darurat Anggaran pos Belanja Tidak Terduga (BTT) harus segera disalurkan oleh pemerintah menangani keadaan ini”tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah melakukan pemetaan wilayah terdampak secara akurat. Menurut dia, langkah itu diperlukan agar bantuan tepat sasaran dan area persawahan terhindar dari gagal panen
“Kami meminta pemerintah selektif
dan melihat kondisi riil di lapangan sebelum menyalurkan bantuan, seperti pompa air dan bantuan lainnya,” ungkapnya.
Baca Juga:
Sebagai informasi, hingga saat ini DPRD dan Pemkab Pinrang diketahui masih membahas APBD Perubahan tahun anggaran 2026
Pos anggaran BTT adalah pos pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disiapkan khusus untuk keadaan darurat atau keperluan mendesak yang tidak bisa diprediksi sebelumnya.(*)
