Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang belum memastikan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2027. Tingginya belanja pegawai yang mencapai 40 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu kendala utama.
Persentase itu melampaui batas maksimal 30 persen yang diamanatkan pemerintah pusat. Aturan tersebut mulai berlaku efektif pada 2027.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pinrang Agurhan Madjid menyebut anggaran belanja pegawai di APBD pokok 2026 mencapai Rp604,7 miliar.
Baca Juga:
“Pemerintah masih harus menghitung kebutuhan formasi dan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah serta aturan batas belanja pegawai,” ujarnya.
Sebagai solusi menjaga pelayanan publik, Pemkab Pinrang memilih mempertahankan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Kebijakan ini mengikuti ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Dalam Negeri, yang menempatkan upah PPPK paruh waktu pada pos belanja barang dan jasa, bukan belanja pegawai.
Baca Juga:
Dengan demikian, pembiayaan PPPK paruh waktu tidak menambah beban pada pos belanja pegawai yang sudah melampaui batas 30 persen.
Data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pinrang mencatat jumlah PNS saat ini 4.371 orang, PPPK penuh waktu 1.411 orang, dan PPPK paruh waktu 4.160 orang.
BKPSDM Pinrang juga belum menerima surat resmi dari Kementerian PANRB terkait pengadaan CPNS 2027.(*)









