Pemerintah Kabupaten Pinrang memperkuat posko di tingkat kecamatan sebagai pusat informasi dan koordinasi penanganan persoalan masyarakat. Kebijakan ini dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati H. A. Irwan Hamid, S.Sos., bersama Wakil Bupati Sudirman Bungi, S.IP., M.Si., dan Sekretaris Daerah A. Calo Kerrang, di Kantor Bupati, Selasa (22/9/2026).
Rapat tersebut membahas persoalan pertanian, pengairan, serta ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bersubsidi. Para camat diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif memantau kondisi wilayah dan berkomunikasi dengan pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta perangkat daerah terkait.
“Setiap permasalahan yang muncul di wilayah harus segera diidentifikasi agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan,” ujar Bupati Irwan.
Baca Juga:
Sektor pertanian dan pengairan menjadi perhatian utama rapat. Kondisi kemarau yang menurunkan ketersediaan air membuat pemerintah mengambil langkah maksimal untuk menyelamatkan lahan pertanian.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pendataan pompa air milik kelompok tani. Pompa di wilayah yang kebutuhan airnya berkurang akan diinventarisasi untuk dimanfaatkan pada lokasi lain yang membutuhkan dukungan irigasi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun di sejumlah titik, petani di Pinrang masih sangat membutuhkan pasokan air untuk menyelamatkan tanaman padi. Sejumlah saluran irigasi dilaporkan belum sepenuhnya teraliri, terutama di wilayah yang jauh dari sumber air utama.
Baca Juga:
Persoalan distribusi BBM bersubsidi juga dibahas. Pemkab Pinrang menyiapkan penerapan pola ganjil-genap sebagaimana diatur dalam kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan itu diharapkan mengendalikan kepadatan kendaraan, khususnya dari luar daerah, yang berpotensi menambah antrean di titik pengisian BBM.
Pantauan di sejumlah SPBU di Pinrang hingga Selasa (22/9) masih menunjukkan adanya antrean kendaraan. Kondisi ini memperkuat urgensi penerapan kebijakan ganjil-genap di wilayah tersebut.
Untuk ketersediaan gas bersubsidi, Bupati Irwan meminta pengawasan berkelanjutan. Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk memastikan distribusi LPG bersubsidi tepat sasaran dan mencegah kelangkaan maupun kenaikan harga.
Baca Juga:
“Seluruh langkah ini harus bermuara pada kepentingan masyarakat,” tegas Bupati. (*)
