Wabub Pinrang Instruksikan OPD Susun Program Berbasis Data

SUPALAMEDIA– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang berkomitmen menekan angka pengangguran melalui program ketenagakerjaan yang berbasis data riil.

Komitmen ini menyusul hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2025 yang mencatat jumlah angkatan kerja di daerah itu mencapai 205,99 ribu orang.

Wakil Bupati (Wabup) Pinrang, Sudirman Bungi, menegaskan bahwa seluruh kebijakan ketenagakerjaan harus bertumpu pada data akurat agar tepat sasaran. Hal itu ia sampaikan saat memimpin rapat koordinasi ketenagakerjaan di ruang rapat Bupati Pinrang, Rabu (8/7).

“Seluruh program ketenagakerjaan harus disusun berdasarkan data yang riil. Dengan begitu, setiap kebijakan yang diambil dapat terukur, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang hingga saat ini belum mendapatkan kesempatan kerja,” ujar Sudirman.

Ia meminta setiap perangkat daerah untuk menyelaraskan kegiatan pemberdayaan tenaga kerja dengan kondisi nyata di lapangan, tidak hanya mengacu pada tingkat pendidikan, tetapi juga keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha.

Sudirman juga menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi dengan BPS dalam menganalisis kondisi ketenagakerjaan.

Kolaborasi ini bertujuan agar program tepat menyasar kelompok masyarakat yang masuk dalam kategori Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

“Perencanaan yang baik harus dibarengi dengan pelaksanaan yang terintegrasi. Jika seluruh perangkat daerah bergerak dengan arah yang sama, maka peluang kerja akan semakin terbuka dan manfaatnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap, melalui sinkronisasi program berbasis data, serapan tenaga kerja di Pinrang meningkat, angka pengangguran menurun, serta pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terdorong secara berkelanjutan.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebagian besar penduduk usia kerja di Pinrang masih terserap di sektor pertanian, perdagangan, dan jasa yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.(*)