SUPALAMEDIA– Pemerintah Kabupaten Pinrang menyatakan komitmennya untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang akan digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini disampaikan Bupati Pinrang, H. A. Irwan Hamid, S.Sos, saat menerima audiensi Kepala BPS Pinrang yang baru, Muh. Husri, di ruang kerjanya, Rabu (11/3).
Pertemuan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah daerah dengan program nasional pemetaan ekonomi yang akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada pertengahan 2026.
Bupati Irwan menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat dan dukungan penuh pemerintah daerah menjadi faktor krusial dalam mensukseskan sensus yang akan memotret seluruh aktivitas ekonomi non-pertanian di Kabupaten Pinrang.
Baca Juga:
“Kami siap bersinergi dengan BPS untuk memastikan Sensus Ekonomi 2026 berjalan lancar. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi fondasi bagi kita dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujar Bupati Irwan.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan program pemerintah pusat melalui BPS untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian, mencakup 18 kategori lapangan usaha. Berbeda dengan survei biasa, sensus ini akan menjangkau seluruh pelaku usaha tanpa terkecuali.
Bupati Irwan juga mengingatkan bagi petugas lapangan agar menjaga kerahasiaan data responden. Untuk mendukung kelancaran di lapangan, BPS akan merekrut sekitar 190.000 hingga 251.000 petugas sensus dari seluruh Indonesia . Proses rekrutmen dijadwalkan berlangsung pada Februari hingga Maret 2026, disusul pelatihan intensif pada April 2026 .
Baca Juga:
Kepala BPS Pinrang, Muh. Husri mengatakan BPS telah melakukan persiapan teknis, BPS dengan mematangkan berbagai inovasi untuk memastikan akurasi dan kemudahan pendataan. Teknologi kecerdasan buatan (AI) akan dimanfaatkan untuk membantu petugas mengklasifikasikan jenis usaha sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), meminimalkan kesalahan input data .
Sementara bagi pelaku usaha, BPS menjamin kerahasiaan data sesuai amanat undang-undang. “Masyarakat tidak perlu khawatir memberikan data. BPS tidak akan pernah membocorkan data individu kepada pihak manapun. Semua data digunakan semata-mata untuk perencanaan pembangunan,” tegas Muh. Husri, merujuk pada standar operasional yang juga diterapkan di berbagai daerah .
Turut hadir dalam audiensi tersebut Ketua Tim Pembinaan Statistik Sektoral dan Kerja Sama BPS Provinsi Sulawesi Selatan Muktamar Amal, Asisten Perekonomian dan Pembangunan H. Abd. Rahman Mahmud, serta Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah H. A. Fahruddin Renreng. (*)
Baca Juga:
